Sesi 2

Klasifikasi Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit atau jika ditinjau dari sifatnya, ada tiga macam yaitu:

a. Sistem Pemerintahan Parlementer

Pada prinsipnya sistem pemerintahan parlementermenitik beratkan pada hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. sistem ini merupakan sisa-sisa peninggalan sistem pemerintahan dalam arti paling luas, yaitu monarki. Dikatakan demikian karena kepala negara tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada menteri (perdana menteri). kepala negara tidak dapat diganggu gugat dan bertugas membentuk formatur kabinet. Kepala eksekutif atau tugas harian pemerintahan dimpin oleh perdana menteri.

Dalam negara yang menganut sistem ini, kabinet atau pemerintahannya tidak stabil karena sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. beberapa contoh negara yang menerapkansistem ini adalah Inggris, Malaysia, Jepang, dan sebagainya.

ciri-ciri pemerintahan sistem parlementer adalah sebagai berikut:

1) Raja, Ratu, Presiden, dan sebagainya adalah kepala negara, dan kepala negara tidak bertanggungjawab atas kebijakan yang diambil olek kabinet.

2) Eksekutif (kabinet) bertanggujawab pada legislatif, dan kabinet mengenbalikan mandatnya kepada kepala negara bila parlemen mengelauarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri.

3) Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai penyusun kabinet sekaligus perdana menteri  adalah ketua partai yang menang dalam pemilu, sedangkan partai yang kalah menjadi oposisi.

4) Dalam sistem banyak partai, penyusun kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi untuk mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

5) Bila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, jika kepala negara beranggapan kabinet yang benar maka atas usul perdana menteri parlemen dapat dibubarkan, kemudian pemilu harus segera dilaksanakan oleh kabinet.

b. Sisteam Pemerintahan Presidensial (Fixed Executive)

Sistem ini bertolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana teori trias politica Sistem ini menghendaki pemisahaan kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan eksekutif dan legislatif. Kepala negara juga memimpin pemerintahaan. Dalam sistem presidensial kedudukan eksekitif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif presiden menunjuk mentri-mentri sebagai pembantunya untuk memimpin departemennya masing-masing. Para menteri itu bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab pada parlemen, serta tidak dapat diperhentikan oleh parlemen.

Ciri-ciri sistem presidensial sebagai berikut:

1) Kedudukan kepala negara disamping sebagai kepala negara  juga sebagai kepala eksekutif.

2) Presiden dan parlemen masing-masing dipilih langsung  oleh rakyat melalui pemilu.

3) Kedudukan presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan karena keduanya dipilih dan bertanggung
jawab kepada rakyat pemilih.

4) Kendati presiden dapat dijatuhkan presiden, tetapi bila presiden melakukan pelanggaran hukum, presiden dapat dikenai impeachment pelaksanaannya dilakukan oleh hakim tinggi pada supreme of coort, dan tidak dilakukan oleh
anggota parlemen.

5) Dalam menyusun kabinet, presiden wajib meminta persetujuan parlemen.

6) mentri-mentri yang diangkat presiden harus tunduk dan bertanggung jawab pada presiden.

Kelebihan dan kelemahan sistem Parlemen dan Presisensial

 

c. Sistem Pemerintahan dengan Pengawasan Langsung oleh Rakyat terhadap Badan Legislatif (Referendum dan Usul Inisiatif Rakyat).

Sistem pemerintahaan ini sering disebut sistem badan pekerja dan dipergunakan di negara konfederasi Swiss. Menurut konstitusi federal konfederasi Swiss, dinyatakan bahwa:

1)     Pemegang kedaulatan tertinggi adalah sidang federal yang terdiri dari dua kamar, yaitu dewan nasional
dan dewan negara.

2)     Pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana kekuasaan tertinggi konfederasi adalah dewan federal, yang terdiri dari tujuh anggota dan dipilih oleh sidang federal.

3)     Presiden dan wapres konfederasi Swiss dipilih oleh sidang federal, di antara anggota dewan untuk masa jabatan satu tahun.

Adapun cara yang dapat ditempuh rakyat untuk mengadakan kontrol terhadap jalannya pemerintahan adalah melalui:

1)     Referendum, yaitu kegiatan politik yang dilakukan rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijakanyang diambil oleh parlemen ataupun kebijakan lain yang dimintakan persetujuan kepada rakyat. Referendum ini ada tiga macam, yaitu:

a.      Referendum obligator (wajib), yaitu meminta pendapat secara langsung kepada rakyat terhadap RUU yang
akan diputuskan atau diundangkan.

b.     Referensi fakultatif (tidak wajib), yaitu meminta pendapat secara langsung kepada rakyat terhadap UU yang sudah berlaku, tetapi ada sebagian rakyat yang menggugatnya. Dalam hai ini bila rakyat menghendaki agar UU itu tetap berlaku maka UU itu tetap diberlakukan seperti semula, dan sebaliknya.

c.      Referensi operatif, yaitu meminta pendapat secara langsung kepada rakyat terhadap RUU pemerintah federal atau pemerintah pusat di wilayah-wilayah negara bagian atau daerah otonom.

2)     Usul Inisiatif  Rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu RUU kepada parlemen dan pemerintah.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s